Perjuangan Tuna Netra Melawan Gelapnya Dunia

Penulis : Fabian Januarius Kuwado | Senin, 21 Mei 2012 | 05:51 WIB

|

KOMPAS.COM/M Wismabrata

ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak bisa melihat bukan berarti berhenti berkarya dan lantas menyurutkan semangat kehidupan, inilah salah satu prinsip yang dipegang orang-orang penyandang disabilitas, terkhusus kaum tuna netra. Berbekal harap dan kerja keras, mereka mampu bertahan hidup ditengah gelapnya dunia.
Siapakah yang memperhatikan mereka? "Ya mungkin masih ada yang menganggap kita nggak mampu, masih banyak persepsi itu. Nggak usah itu lah, namanya awam, saya pakai kerudung aja ditanyain, emang bisa," ujar Istiqomah kepada Kompas.com beberapa waktu yang lalu.
Wanita berkerudung ini merupakan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Persatuan Tuna Netra Indonesia atau yang disingkat Pertuni. Organisasi yang berdiri sejak tahun 1966 ini merupakan wadah jalinan komunikasi sesama penyandang disabilitas, terutama kaum tuna netra bertaraf nasional.
Wanita yang buta sejak lahir ini menjelaskan, salah satu masalah yang dihadapi kaum tuna netra pada dasarnya adalah persepsi diskriminatif oleh orang awam terhadap orang-orang seperti dirinya. Dari persepsi inilah, menjadi akar masalah pengambilan kebijakan yang kurang berpihak pada kaumnya.
"Taruhlah mereka punya persepsi seperti itu, tapi paling nggak kan ada semacam tes dulu, benar nggak sih mereka bisa nggak melakukan pekerjaan itu," ujarnya.
Dari kurang lebih 900 orang anggota Pertuni di DKI Jakarta, bisa dihitung dengan jari berapa orang tuna netra yang bekerja di sektor formal, 70 persen lebih bekerja di sektor informal, seperti menjadi juru pijat, padahal sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
Undang-undang tersebut mengamanatkan kuota satu persen bagi penyandang disabilitas di perusahaan atau lembaga pemerintahan. Namun, hingga kini implementasinya masih jauh dari harapan.
"Itu belum terealisasi dengan baik. Maunya hal itu pemerintah benar-benar memikirkan. Sehingga teman-teman kehidupannya meningkat," lanjutnya.
Fasilitas Penunjang Tuna Netra Di Kota Tak hanya masalah ketersediaan lapangan pekerjaan, termarginalkannya kaum tuna netra pun semakin terlihat dari terbatasnya fasilitas penunjang aktivitas kaum tuna netra di perkotaan.
Tak jarang, sisi kemanusiaan orang yang membantu menuntun tuna netra menyeberang jalan, terasa lebih berguna daripada deretan kata dalam peraturan daerah mengenai ketersediaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.
"Dari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan penyandang disabilitas itu tidak banyak itu yang dibuktikan," tambah Sriyono, Bendahara Pertuni.
Dalam kesempatan yang sama, pria yang bergabung dalam organisasi sejak tahun 2004 silam ini pun membeberkan fasilitas apa saja di ibukota yang tidak disediakan bagi orang-orang seperti dirinya.
Antara lain bidang miring di setiap gedung yang berguna bagi orang yang menggunakan kursi roda, suara-suara sebagai penunjuk jalan, khususnya di jalanan umum, fasilitas wc umum bagi penyandang disabilitas dan lain sebagainya.
"Pemerintah ya mungkin belum tau apa yang kita butuhkan, kalaupun tau, kira-kira alokasi dananya lebih diprioritaskan kemana, kan gitu," ujarnya.
Sriyono menambahkan, secara organisasi, Pertuni kerap melakukan komunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai segala permasalahan yang sebelumnya telah diungkapkan.
Namun janji tinggal lah janji, ia menganalogikan komunikasi yang kerap dilakukannya bagai dagang kecap. "Karena ya bicara birokrasi, pemerintah, itu kalau di depan rakyatnya seolah-olah kecap nomor satu, nggak ada kecap nomor dua mas," ujarnya serius.
Pilkada Jadi Harapan Bisingnya hiruk pikuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta juga dirasakan kaum tuna netra. Pesta demokrasi lima tahunan warga ibukota tersebut mau tak mau harus diikuti oleh kaum tuna netra yang memiliki hak pilih.
Namun, baik Istiqomah maupun Sriyono menegaskan sebagai organisasi yang independen, Pertuni tidak memiliki keberpihakan terhadap kepentingan politik tertentu. Berdasarkan pengalaman organisasi selama ini, dari enam pasang calon gubernur yang maju dalam Pilkada, Fauzi Bowo lah yang paling dikenal track recordnya.
"Kalau kemarin, Foke sudah terealisasi, care dengan kaum penyandang disabilitas. Tapi masih belum pas sih," lanjut Istiqomah.
Ia menganggap dari calon gubernur yang maju hanya mengedepankan permasalahan mainstream di ibukota, seperti kemacetan, pemukiman kumuh, sampah dan lain sebagainya.
Namun mereka lupa bahwa ada kelompok kecil bagian dari masyarakat, yang berharap 'dimanusiakan'. "Kita memilih yang visi-misinya menyebut tentang disabilitas, tapi sementara ini belum ada yang peduli," lanjutnya.
Sementara Sriyono berharap, Pilkada Jakarta kali ini mampu memancarkan sinar harapan bagi kaum tuna netra dalam segala permasalahannya. Karena bagaimanapun juga, kaum penyandang disabilitas merupakan bagian yang tak terelakan di masyarakat umum, dengan segala kondisinya.
"Kami ingin menunjukan tuna netra itu nggak selamanya lemah, kami punya potensi," tegasnya.

Editor :

Benny N Joewono